LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) melaksanakan serah terima fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan usaha berbasis potensi wilayah. Kegiatan serah terima tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian Rahimullah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Kasmaruddin, Sekretaris Pokja Zulkarnaim, Camat Bajo Barat Imran Salang, perwakilan pemerintah desa, pengurus koperasi, serta masyarakat setempat. Serah terima ini menandai dimulainya pengelolaan fasilitas pengolahan nilam oleh koperasi masyarakat, setelah sebelumnya dibangun dan disiapkan secara bertahap sejak 2023. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan usaha nilam yang dirancang untuk dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menyampaikan bahwa MDA tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menyiapkan ekosistem usaha yang menyertainya. Pengembangan dilakukan mulai dari pendampingan petani di tingkat budidaya, penguatan koperasi sebagai pengelola, hingga penyiapan pengelolaan hasil agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah. Fasilitas yang diserahkan meliputi gudang bahan baku, area penjemuran, dan unit ketel penyulingan, yang dirancang untuk mendukung peningkatan nilai tambah hasil nilam masyarakat. Operasional fasilitas dilakukan oleh koperasi dengan dukungan pendampingan agar kegiatan berjalan stabil dan terkelola dengan baik. Pada program Tahap I yang berlangsung pada 2023–2025, MDA memfokuskan kegiatan pada pembentukan dan penguatan Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat. Koperasi ini telah memiliki legalitas dan dikelola oleh perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di sekitar wilayah program.Pengurus koperasi mendapatkan pendampingan dasar terkait pengelolaan organisasi, keuangan, dan perencanaan usaha, serta dipersiapkan sebagai pengelola utama fasilitas pengolahan nilam yang diserahkan. Selain itu di tingkat hulu, petani nilam diberikan&nbsp;pembelajaran mengenai pengembangan demplot dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Pada tahap hilir, hasil produksi tersebut telah memiliki pembeli dan akses pasar yang jelas, sehingga kegiatan usaha berjalan dalam satu rantai yang utuh. Melalui pengembangan usaha nilam berbasis koperasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku usaha. Kegiatan ini membuka peluang kerja dan usaha di sektor budidaya dan pengolahan, sehingga penguatan ekonomi tidak semata bergantung pada kesempatan kerja formal di perusahaan.Kepala Desa Bonelemo Baso menilai bahwa pendekatan tersebut memberikan kejelasan bagi masyarakat karena pengembangan dilakukan secara menyeluruh.﻿“Yang kami lihat, bukan hanya ada fasilitas yang dibangun, tetapi juga ada pengelolaan yang disiapkan. Petani dibina, koperasi diberi peran, dan hasil nilam memiliki jalur pengolahan dan pasar yang jelas,” ujar Kepala Desa Bonelemo Baso.Dengan dilaksanakannya serah terima ini, pengelolaan usaha nilam oleh koperasi tidak berhenti pada penyerahan fasilitas semata. Ke depan, Tahap II Program Pengembangan Nilam yang direncanakan mulai 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan usaha koperasi, peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan pascapanen, pengembangan nursery dan demplot lanjutan.

Masmindo dalam Berita

Pemkab Luwu dan Masmindo Dwi Area Serahkan Fasilitas Pengolahan Nilam: Perkuat Usaha dan Peluang Kerja Masyarakat

Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan.&nbsp;Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.&nbsp;Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.&nbsp;Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.&nbsp;Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.&nbsp;“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.&nbsp;Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.&nbsp;Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.﻿

MDA Hadiri Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Terkait Persiapan Pra-Penambangan di Sulawesi Selatan.

PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Kecamatan Latimojong dengan fokus pada upaya deteksi dini penyakit kronis dan penyakit menular sebagai langkah preventif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang telah dijalankan MDA sejak tahun 2022. Sejak tahun 2024, cakupan pelaksanaannya diperluas hingga menjangkau 12 desa di Kecamatan Latimojong, mulai dari Desa Rante Balla hingga Desa Pangi sebagai desa terluar, dengan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke masyarakat guna memperluas akses pelayanan medis di wilayah terpencil.&nbsp;Pada periode pelaksanaan kali ini, kegiatan berlangsung selama empat hari, yaitu pada tanggal 15 hingga 18 Januari 2026. Sebanyak 597 warga tercatat mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, dengan proporsi lansia mencapai sekitar 42 persen. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, serta pemberian obat-obatan sesuai hasil pemeriksaan. Melalui rangkaian layanan tersebut, tenaga kesehatan juga melakukan identifikasi awal terhadap indikasi penyakit kronis maupun penyakit yang berpotensi menular di lingkungan masyarakat.&nbsp;Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menyampaikan bahwa deteksi dini menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program kesehatan ini.&nbsp;“Melalui program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini, MDA ingin mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Deteksi awal sangat penting agar potensi penyakit kronis dapat ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi lebih serius, terutama pada kelompok lansia, sekaligus untuk menekan risiko penyebaran penyakit menular,” ujar Mustafa.&nbsp;Ia menambahkan bahwa program ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. &nbsp;Berdasarkan hasil pemeriksaan pada periode ini, beberapa penyakit yang paling banyak ditemukan di antaranya myalgia (nyeri otot), dan hipertensi. Temuan tersebut menjadi dasar bagi perlunya langkah pencegahan lanjutan melalui edukasi kesehatan dan pemantauan berkala.“Dengan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke desa-desa, kami berharap masyarakat tidak lagi menunda pemeriksaan maupun pengobatan karena keterbatasan jarak dan fasilitas. Ke depan, MDA akan terus mendorong program-program kesehatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.&nbsp;Melalui pelaksanaan program ini, MDA menegaskan perannya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasional secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berjangka panjang dengan masyarakat lokal.﻿

MDA Kembali Laksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Latimojong dengan Fokus Deteksi Dini Penyakit

PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kelompok Kerja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu (Pokja) melanjutkan rangkaian Forum Desa (FORDES) di enam desa lingkar tambang dan jalur akses Awak Mas Project: Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda komunikasi rutin yang dirancang untuk memastikan proses pembangunan berjalan terbuka, terdokumentasi, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.&nbsp;Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa FORDES bukan sekadar forum diskusi, tetapi mekanisme penyampaian aspirasi yang terhubung langsung dengan pemerintah dan perusahaan.“Pokja hadir untuk menjembatani kepentingan warga, pemerintah, dan MDA. Prinsipnya sederhana, aspirasi harus didengar, diproses, dan diberi jalur tindak lanjut. FORDES menjadi ruang dialog resmi yang meminimalkan simpang informasi dan mendorong keterbukaan,” ujarnya.&nbsp;Dalam pertemuan di enam desa tersebut, masyarakat umumnya menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas,penanganan terkait debu jalan dan peningkatan penyampaian informasi terkait tenaga kerja. Warga juga berharap agar pelatihan keterampilan bagi pemuda dapat diprioritaskan menjelang fase pembangunan aktif.&nbsp;Beberapa desa mengangkat potensi pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas pertanian dan UMKM. Salah satunya adalah dorongan penguatan budidaya nilam dan kelompok usaha kerajinan tangan lito di Bonelemo, usulan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha dan dukungan, kerjasama koperasi Merah Putih dan kelompok tani di Tolajuk, Permintaan reboisasi lokasi bekas longsor, dan usulan bantuan tanaman buah, dan bibit ikan di Desa Ulusalu.&nbsp;Perwakilan Pokja, Dr. Maman, menyebut pelibatan masyarakat dalam FORDES sebagai upaya membangun kontrol sosial yang sehat.“Kami memastikan setiap catatan teknis dan usulan masyarakat diteruskan untuk proses tindak lanjut. Komunikasi seperti ini penting agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai prinsip keberlanjutan,” jelasnya.&nbsp;Untuk memperkuat keterbukaan komunikasi, MDA juga menempatkan materi dan flyer mekanisme pengaduan (grievance mechanism) di beberapa kantor desa dan rumah ibadah. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaan secara langsung dan terdokumentasi.&nbsp;Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa FORDES merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kedekatan dengan warga.“Setiap desa memiliki kebutuhan dan potensi berbeda, kami ingin mendengar langsung dari masyarakat guna merancang kolaborasi&nbsp;yang tepat dan bermanfaat,” ujarnya.&nbsp;Mustafa menambahkan bahwa masukan dari enam desa ini akan dirumuskan bersama Pokja dalam penyusunan program lanjutan.“Harapan kami, forum ini tidak berhenti pada pendataan aspirasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret yang memperkuat kemandirian desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tutupnya.&nbsp;Pelaksanaan FORDES di Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk menandai konsistensi dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan MDA. Dengan mekanisme komunikasi terbuka dan tindak lanjut terukur, pembangunan Awak Mas Project diharapkan dapat berjalan partisipatif, transparan, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.﻿

MDA dan Pokja Lanjutkan Forum Desa di Enam Desa lingkar tambang dan jalur akses

Luwu, 19Oktober 2025 — Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) melanjutkan rangkaian kegiatan Forum Desa (Fordes) di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Fordes perdana yang sebelumnya dilaksanakan di Desa Tumbubara, dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dalam pengembangan ekonomi lokal di wilayah lingkar tambang Awak Mas Project. Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa Fordes Boneposi menjadi ruang strategis untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan rencana pengembangan perusahaan dan pemerintah daerah. “Pokja hadir untuk memastikan arah kebijakan daerah dan langkah investasi berjalan seirama dengan kebutuhan warga. Forum seperti ini penting agar semua pihak memahami perannya, termasuk dalam membuka peluang kerja dan usaha di desa,” tegasnya Kepala Desa Boneposi Hamka, menilai Fordes penting untuk menyamakan pandangan tentang peluang ekonomi desa secara menyeluruh, sesuai dengan komoditi yang berkembang di desa saat ini pertanian dan peluang peternakan. Untuk kuota tenaga kerja, pemerintah Desa akan senantiasa mensosialisasikan ke masyarakat secara terbuka. Dalam Kesempatan terpisah, Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi desa. “Kami melihat Boneposi memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Kolaborasi lintas pihak sangat penting agar dua sektor ini menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” jelasnya. Sementara itu, Ida Yunesia, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Latimojong, menambahkan bahwa pemerintah siap mendukung penguatan kapasitas petani melalui penyediaan bibit jangka panjang seperti pala, serta pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas. Fordes Boneposi juga memetakan sejumlah isu dan rekomendasi masyarakat, di antaranya: perlunya kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga kerja, mereka menyadari bahwa tidak semua warga memliki kesempatan untuk bisa bekerja di Awak Mas Project oleh sebab itu perlu peningkatan fungsi Pokja sebagai jembatan komunikasi, pelibatan BUMDes dalam menghidupkan ekonomi desa, serta pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pemasaran produk unggulan seperti kopi yang telah di kembangkan masyarakat saat ini. Selain diskusi, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembagian 900 bibit pala oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Latimojong kepada warga Boneposi untuk mendukung pengembangan ekonomi jangka panjang berbasis pertanian berkelanjutan.﻿“Forum Desa bukan sekadar ajang diskusi, tetapi langkah konkret untuk membangun kepercayaan dan kebersamaan di tingkat akar rumput. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran investasi di wilayahnya,” tutup Zulkarnaim.

Pokja dan MDA Lanjutkan Forum Desa di Boneposi, Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Dalam upaya memperkuat kolaborasi keberlanjutan, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Kelompok Kerja Percepatan Investasi (POKJA) bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi penguatan Forum Desa sebagai wadah dialog partisipatif untuk mencanangkan kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong pembangunan daerah dan kemandirian ekonomi desa melalui klasterisasi potensi wilayah, komoditas unggulan, serta dorongan kemauan masyarakat. Kegiatan Penguatan Forum Desa perdana dilaksanakan di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, perwakilan Pokja, masyarakat, serta manajemen MDA. Forum ini dirancang sebagai platform kolaboratif untuk mempertemukan aspirasi dan perencanaan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan agar sejalan dengan rencana kemandirian ekonomi desa serta prioritas pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Sekretaris Pokja, Zulkarnain, menyampaikan bahwa Forum Desa akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan manfaat investasi tambang dapat dirasakan secara adil oleh desa-desa di sekitar wilayah operasi. “Forum ini bukan sekadar tempat diskusi, tetapi mekanisme koordinasi bersama agar pembangunan lokal benar-benar sejalan dengan kebutuhan warga,” ujarnya. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa MDA mendukung sepenuhnya upaya pendekatan kolaboratif ini guna menciptakan sinergi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan sebagai tiga pilar pembangunan daerah. Kegiatan ini juga memetakan realitas lapangan, aktivitas usaha lokal, serta potensi kemitraan antara desa dan dunia usaha. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan agenda kerja Forum Desa ke depan, termasuk langkah-langkah konkret untuk mendorong pembangunan daerah dan kemandirian ekonomi desa di lingkar tambang Awak Mas Project. Ikram, perwakilan Kelompok Kandang Ledo, berharap tercipta sinergi dalam pengembangan komoditas gula semut dan gula cair yang saat ini menjadi tumpuan bisnis petani kelompok tersebut. Ia juga menyoroti potensi besar pengembangan komoditas kakao dan jagung di Desa Tumbubara yang sangat diminati masyarakat. Sementara Mukaddim, perwakilan tokoh masyarakat, menegaskan pentingnya keterlibatan BUMDes dalam pengembangan ekonomi mandiri desa, khususnya di Desa Tumbubara. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, MDA, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar setiap program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terjalin secara kolaboratif. Langkah penguatan Forum Desa ini rencananya akan dijalankan di 21 desa lingkar tambang. Baik Pokja maupun MDA menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat komunikasi lintas pihak guna membangun kepercayaan publik dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.&nbsp;

Kelompok Kerja Percepatan dan Kolaborasi Investasi Luwu dan PT Masmindo Dwi Area Inisiasi Penguatan Forum Desa

PT Masmindo Dwi Area (MDA) mengapresiasi dan mendukung&nbsp;penuh komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu dalam pemanfaatan lebih luas keberadaan tambang untuk pemerataan ekonomi melalui penguatan sentra ekonomi&nbsp;desa. Komitmen ini kembali ditegaskan oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, saat&nbsp;memimpin safari desa di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, pada Selasa&nbsp;(7/10/2025).Safari desa ini merupakan tindak lanjut dari audiensi MDA dengan Pemkab Luwu&nbsp;bersama Forkopimda di Belopa beberapa waktu lalu, yang membahas perlindungan&nbsp;investasi dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Hadir mendampingi Bupati,&nbsp;Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu,&nbsp;Perwira Penghubung Mayor Kav. Suparman, serta dari pihak perusahaan hadir Direktur&nbsp;MDA Tammam Jannata, Kepala Teknik Tambang Mustafa Ibrahim, dan jajaran&nbsp;manajemen MDA.Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal&nbsp;tetap menjadi prioritas utama. Data resmi yang telah diserahkan MDA menunjukkan&nbsp;bahwa jumlah karyawan dari desa-desa lingkar tambang sudah mencapai ratusan&nbsp;orang. Namun demikian, Bupati mengingatkan berdasarkan data kependudukan, di&nbsp;tahun 2025 telah terjadi lonjakan ratusan penduduk dari luar yang bermigrasi ke&nbsp;Kecamatan Latimojong. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena jangan&nbsp;sampai penduduk setempat justru tergeser dari kesempatan kerja.Untuk itu, Bupati menekankan pentingnya peran POKJA Percepatan Investasi sebagai&nbsp;pengawal proses rekrutmen tenaga kerja. “POKJA hadir untuk memastikan distribusi&nbsp;tenaga kerja dilakukan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada desa yang&nbsp;terlalu dominan maupun tertinggal. POKJA juga menjadi kanal resmi untuk&nbsp;menyalurkan aspirasi, merumuskan solusi, dan menjaga agar seluruh proses berjalan&nbsp;sesuai kesepakatan. Dengan cara ini, masyarakat mendapat kepastian, perusahaan&nbsp;bisa bekerja dengan tenang, dan manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan,” tegasnya.Lebih jauh, Bupati mengingatkan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan. “Kehadiran MDA harus menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi desa.&nbsp;Mari kita membuka peluang usaha, membangun sentra-sentra ekonomi baru, agar&nbsp;setiap rumah tangga memiliki akses pada sumber penghidupan yang berkelanjutan.&nbsp;Harapan kami, masyarakat mendukung MDA agar dapat segera berproduksi,&nbsp;sehingga ada pendapatan yang bisa menopang pembangunan infrastruktur di&nbsp;lingkar Latimojong,” ujarnya.Dalam kesempatan terpisah Direktur MDA Tammam Jannata, menyampaikan&nbsp;komitmen perusahaan untuk mendukung penuh arahan pemerintah daerah. “Kami&nbsp;sepakat bahwa manfaat proyek ini harus dirasakan secara merata. Kehadiran kami&nbsp;tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi pemberdayaan maupun pendorong dalam pengembangan sentralisasi desa-desa yang dapat dilakukan melalui koperasi di setiap desa untuk pengembangan ekonomi yang&nbsp;berkelanjutan,” jelasnya.Di akhir kegiatan, Bupati kembali menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Namun sesuai Pasal 162&nbsp;UU Minerba, aksi tersebut tidak boleh berubah menjadi tindakan melanggar hukum&nbsp;seperti menutup jalan atau menghalangi operasional pertambangan. Aspirasi&nbsp;sebaiknya disampaikan melalui kanal resmi, baik kepada POKJA maupun melalui&nbsp;pengaduan perusahaan di nomor 0817- 111001, agar kepentingan masyarakat tetap&nbsp;terjaga tanpa menghambat kemajuan bersama.Dengan komitmen ini, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA berharap iklim sosial dan&nbsp;ekonomi di Latimojong semakin kondusif, peluang kerja dan usaha dapat terserap&nbsp;lebih luas, serta kesejahteraan masyarakat tumbuh seiring berjalannya proyek Awak&nbsp;Mas.

Safari Desa di Latimojong, Pemkab Luwu dan MDA Perkuat Pola Koordinasi melalui  POKJA untuk Penguatan Sentra Ekonomi Desa

Menyikapi maraknya “hoax” iklan lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Masmindo Dwi Area (MDA) sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, MDA menegaskan Kembali bahwa hal tersebut tidak benar. Seluruh proses rekrutmen tenaga kerja di Awak Mas Project telah memiliki mekanisme resmi yang dijalankan bersama Pokja Akselerasi dan Kolaborasi Percepatan Investasi Kabupaten Luwu (Pokja).Pokja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berfungsi sebagai filter dalam setiap tahapan rekrutmen, bukan mengambil alih peran perusahaan. Dengan kerja sama ini, MDA dan Pokja memastikan bahwa proses penerimaan tenaga kerja berjalan transparan, adil, serta mengutamakan keterwakilan putra daerah.Melalui Pokja, dibentuk komite rekrutmen yang melibatkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Komite ini bertugas memverifikasi data pelamar, memetakan kebutuhan, serta mengawasi implementasi prioritas tenaga kerja lokal. Artinya, semua informasi terkait lowongan kerja dapat diperoleh juga melalui masing-masing kantor desa.Ketua Pokja Sofyan Thamrin, menegaskan keterlibatan Pokja merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat. “Pokja hadir untuk memastikan keterwakilan putra daerah benar-benar dijalankan, sekaligus menjaga agar proses rekrutmen berlangsung transparan dan adil. Dengan melibatkan desa dan stakeholder sejak awal, kita ingin menutup ruang praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyatakan mekanisme satu pintu kini menjadi kebijakan resmi perusahaan. “MDA telah menetapkan kebijakan satu pintu rekrutmen. Seluruh kontraktor dan subkontraktor wajib menyalurkan kebutuhan tenaga kerja melalui mekanisme yang disepakati bersama Pemkab dan Pokja. Tidak ada lagi jalur informal atau rekrutmen di luar sistem. Ini cara kami memastikan proses lebih tertib, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.Mekanisme perekrutan yang disepakati meliputi pengajuan kebutuhan tenaga kerja dari MDA maupun kontraktor, pendaftaran pelamar melalui perangkat desa maupun jalur perusahaan, serta verifikasi identitas dan kependudukan oleh pemerintah desa. Data pelamar kemudian kumpulkan oleh tim Community Development MDA dan diserahkan ke komite rekrutmen Pokja untuk dipetakan serta diintegrasikan ke basis data bersama. Setelah lowongan dipublikasikan, daftar pelamar yang sesuai kriteria disusun dan diseleksi dengan koordinasi Human Capital MDA. Kandidat yang lolos akan diumumkan secara terbuka.Dengan pola ini, masyarakat mendapat jaminan bahwa peluang kerja tidak lagi ditentukan oleh jalur informal, dan samasekali tidak dipungut biaya. Selain itu Pemerintah desa memiliki peran langsung dalam verifikasi, sementara Pokja memastikan transparansi proses. Di sisi lain jumlah ketersediaan lowongan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja dan MDA juga memahami kebutuhan bekerja yang begitu tinggi, Karena itu, mekanisme bersama ini diharapkan menjadi cara yang adil untuk memberi kesempatan bagi putra daerah.

PT Masmindo Dwi Area Sampaikan Update Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kerja di Awak Mas Project

PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi audiensi dengan Bupati Luwu bersama jajaran Forkopimda, untuk membahas permohonan perlindungan hukum atas kegiatan investasi di wilayah Luwu. Pertemuan berlangsung di Belopa, dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag. bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua Satgas Percepatan Investasi, Ketua Kelompok Kerja Percepatan dan Kolaborasi investasi (POKJA), Ketua DPRD Kab. Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, serta jajaran manajemen MDA.Dalam pertemuan ini, MDA menyampaikan bahwa sepanjang Agustus 2025 terdapat sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan (Blokade) di akses jalan umum menuju site dan juga wilayah area operasi yang menghambat mobilisasi dan kegiatan operasional. Aksi tersebut didorong oleh beragam faktor namun utamanya adalah terkait penerimaan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Perusahaan memahami kebutuhan bekerja, meskipun di sisi lain jumlah ketersediaan lowongan dan jumlah tenaga kerja tidak berimbang.Bupati Luwu dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati meminta seluruh proses terutama rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Beliau menekankan kepada jajarannya terkait pentingnya basis data tenaga kerja di desa-desa agar kebutuhan tenaga kerja ke depan dapat dipetakan secara akurat dan adil.Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menegaskan bahwa perusahaan selalu menempuh jalur dialog dan musyawarah bersama warga, melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum, hingga mencapai kesepakatan sebagai upaya membuka kembali akses yang terblokade. MDA juga telah menyusun peta sebaran karyawan Awak Mas Project, dan mengharuskan semua kontraktor dan subkontraktor untuk menjalankan proses penerimaan karyawan melalui satu pintu dan memastikan seluruh proses rekrutmen tenaga kerja AMP mengacu pada prosedur yang telah disepakati dengan POKJA.Dalam audiensi Ketua DPRD mendorong transparansi dalam recruitment dan siap menjadi fasilitator yang baik, sedangkan Kajari Luwu menyoroti pentingnya asas kepastian dan keadilan yang melibatkan disnakertrans dan POKJA, Kapolres Luwu menegaskan kepolisian siap menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara Dandim 1403/Palopo menekankan pentingnya sinergi semua pihak, pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif.Sebagai hasil dari audiensi tersebut, seluruh unsur Forkopimda bersama Pemkab Luwu dan manajemen MDA menyatakan tekad untuk mencari solusi komprehensif yang berimbang antara kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan kelangsungan investasi. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam beberapa rekomendasi secara garis besar sebagai berikut:<ol><li>Rencana tenaga kerja hingga tahun 2025 akan diberikan secara transparan kepada SATGAS dan POKJA.</li><li>Upaya mediasi dan kekeluargaan di utamakan untuk pembukaan pemalangan, namun upaya hukum akan dilakukan ketika oknum tertentu masih tetap membuat provokasi.</li><li>Juru bicara/penanggung jawab adalah POKJA didukung oleh Satuan Kerja terkait pemalangan dari setiap Forkopimda untuk mediasi.</li><li>Akan dilakukan Safari dan penyuluhan hukum ke setiap Desa Jalur logistik Pertambangan.</li></ol>Dengan adanya dukungan dan kesepahaman ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja masyarakat dapat terserap secara adil, dan keberlanjutan proyek Awak Mas Project dapat terjaga.

Pemkab Luwu dan Forkopimda Dukung Kepastian Hukum serta percepatan Investasi di Luwu

PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kodim 1403/Palopo dan masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melaksanakan groundbreaking program revitalisasi sarana air bersih sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah digelar sebelumnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan TNI AD “TNI AD Manunggal Air” untuk mendukung upaya penyediaan akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan.Acara groundbreaking ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro, perwakilan Manajemen MDA, camat Latimojong, serta Plt. Kepala Desa RanteBalla, Kehadiran para pihak ini menandai dimulainya program pipanisasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla.Dalam sambutannya, Dandim 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan apresiasi kepada MDA atas dukungan penuhnya dalam program ini. “TNI AD melalui program Manunggal Air terus berkomitmen membantu rakyat, termasuk dalam penyediaan sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan.Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini. “Akses air bersih adalah salah satu fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. MDA bangga dapat berkolaborasi dengan TNI AD dan masyarakat Rante Balla, dan kami percaya pembangunan ini akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” ujarnya.Camat Latimojong, Nuragam, juga menyampaikan terima kasih dan harapannya. Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan bisa direplikasi di desa-desa lain di Latimojong, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan,” ujarnya.Pembangunan sistem pipanisasi ini ditargetkan selesai sesegera mungkin, sehingga distribusi air bersih dapat bisa dirasakan di Desa Rante Balla. MDA bersama Kodim 1403/Palopo juga mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dan mengawal kelancaran proyek ini hingga selesai.

PT Masmindo Dwi Area dan Kodim 1403/Palopo Gelar Groundbreaking Program Revitalisasi Sarana Air Bersih di Desa Rante Balla

PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu hari ini menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang memperkuat sinergi pembangunan antara dunia usaha dan pemerintah daerah. MoU tersebut mencakup bidang ketenagakerjaan dan pemeliharaan lingkungan, khususnya di sekitar wilayah operasional Proyek Awak Mas, Kecamatan Latimojong. MoU terkait pemeliharaan lingkungan menyoroti pentingnya pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso dan kawasan sepanjang jalur logistik tambang. Fokusnya adalah pada kegiatan revitalisasi dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan secara berkala, dengan pembagian peran yang proporsional antara pemerintah dan perusahaan. Sementara itu, terkait ketenaga kerjaan fokus pada penyediaan informasi dan sistem penerimaan tenaga kerja lokal. Kesepahaman ini memungkinkan proses rekrutmen untuk proyek Awak Mas dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan berpihak kepada masyarakat lokal, dengan tetap mengacu pada prosedur dan standar rekrutmen perusahaan. Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag, menyampaikan apresiasi atas langkah MDA dalam menjalin kerja sama formal yang memperkuat relasi antara sektor industri dan pemerintah daerah. “Kami menyambut baik kesepakatan ini sebagai bentuk kepercayaan dan kolaborasi. MoU ini bisa membuka ruang partisipasi dan memastikan pembangunan yang selaras dengan nilainilai lokal,” ujarnya. Senada dengan itu, Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan pentingnya peran Pemda sebagai mitra strategis dalam keberlangsungan operasional proyek. “Kami percaya bahwa keberhasilan industri tambang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui MoU ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran MDA membawa manfaat yang berimbang, baik bagi kegiatan operasional maupun bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kami,” terang Trisakti. Melalui kedua nota kesepahaman ini, MDA dan Pemkab Luwu menunjukkan bahwa keberadaan industri dapat sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan masyarakat. Langkah ini juga sekaligus menjadi tolok ukur dalam menjaga kualitas hubungan kelembagaan, di mana aspek kepatuhan dan kontribusi terhadap daerah akan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan kerja sama ke depan.***

MDA dan Pemkab Luwu Tandatangani MoU Bidang Ketenagakerjaan dan Lingkungan

&nbsp;PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu hari ini meresmikan dan menyerahkan aset dua jembatan permanen yang berlokasi di Desa Kadundung dan Desa To’Baru, Kecamatan Latimojong. Kedua jembatan yang awalnya dibangun untuk mendukung operasional Proyek Awak Mas, kini resmi dialihkan statusnya menjadi fasilitas publik milik Pemerintah Kabupaten Luwu untuk digunakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Seremoni peresmian dan serah terima dilakukan secara simbolis oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., dan Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, serta disaksikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat sekitar. Momentum ini menandai komitmen MDA untuk berperan tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur desa. Sebagai informasi, pada tahun 2024, wilayah Latimojong terdampak bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan hanyutnya jembatan penghubung di Desa Kadundung. Menyadari urgensi pemulihan infrastruktur tersebut, MDA mengambil langkah untuk membangun kembali jembatan dengan struktur yang lebih kokoh dan fungsional. Selain menjadi jalur logistik penting bagi operasional perusahaan, jembatan ini juga berperan vital dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga. “Hari ini kita tidak hanya meresmikan jembatan, tetapi juga menerima secara resmi aset yang sangat bermanfaat ini sebagai milik masyarakat Kabupaten Luwu. Terima kasih kepada MDA atas kontribusinya. Ini adalah contoh nyata bagaimana dunia usaha dapat berkolaborasi aktif dalam membangun daerah,” ujar Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., dalam sambutannya. Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa penyerahan aset ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. “Jembatan Kadundung dan To’Baru awalnya dibangun untuk mendukung logistik proyek. Namun sejak awal, kami menyadari pentingnya memastikan infrastruktur ini juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Hari ini, kami secara resmi menyerahkannya sebagai aset daerah yang dapat menunjang aktivitas warga sehari-hari,” jelas Trisakti. Kedua jembatan kini berfungsi sebagai jalur penghubung vital antar desa dan antar kecamatan. Infrastruktur ini menjadi sarana penting bagi warga untuk pendistribusian hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penggerak perekonomian SIARAN PERS PT MASMINDO DWI AREA Jakarta Office: Graha Mitra, 10th Fl, #1002 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta, 12930. Telephone: +62 21 25 25 255 Site Office : Rante Balla, Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan lokal. Melalui serah terima ini, MDA menegaskan bahwa kehadiran industri tambang harus sejalan dengan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga mempertegas posisi MDA sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip good mining practices, serta mendukung Pemerintah Kabupaten Luwu dalam memperkuat konektivitas antar komunitas di wilayah Latimojong.

PT Masmindo Dwi Area Serahkan Jembatan Kadundung dan To’Baru kepada Pemkab Luwu

PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghormati sepenuhnya pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang disampaikan kepada media pada 3 Juli 2025, terkait permintaan evaluasi atas kegiatan pertambangan MDA di Kabupaten Luwu. Sebagai entitas usaha yang sah dan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, MDA berharap komunikasi publik dari unsur pemerintah provinsi selaras dengan semangat kolaborasi serta dukungan terhadap investasi strategis yang telah melalui seluruh proses perizinan resmi.Manajemen MDA menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian teknis, kepatuhan hukum, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial jangka panjang. Metode pertambangan terbuka (open pit mining) yang digunakan oleh MDA dipilih berdasarkan karakteristik geologi endapan emas primer di wilayah Pegunungan Latimojong. Secara teknis dan geologis, open pit merupakan metode paling aman dan efektif untuk endapan dangkal yang tersebar luas, serta memungkinkan pengawasan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan yang lebih optimal.Kesimpulan ini juga ditegaskan oleh R. Le Roux et al. (2025) dalam jurnal Mining, yang menyatakan: “Pertambangan terbuka tetap menjadi pendekatan utama yang paling layak diterapkan untuk endapan mineral yang berada dekat permukaan, dengan risiko yang dapat dikendalikan melalui perencanaan desain lereng dan sistem pemantauan geoteknik yang tepat.”MDA beroperasi berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disusun secara komprehensif dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.Terkait peran Badan Usaha Milik Daerah (Perseroda), MDA mengapresiasi perhatian Gubernur Sulawesi Selatan terhadap peningkatan peran Perseroda dalam sektor strategis seperti pertambangan. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Pasal 35–38), Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta Permen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, kemitraan dalam kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan oleh entitas yang memiliki kapasitas legal, teknis, dan finansial yang memadai. Hal ini meliputi kepemilikan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), tenaga kerja bersertifikasi, sistem manajemen K3LH, serta struktur manajemen risiko yang teruji.Dalam semangat tersebut, MDA telah menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Perseroda Sulsel pada Mei 2025, yang diarahkan pada fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi ruang pembelajaran bagi Perseroda Provinsi untuk memperkuat kapasitas teknis dan mengembangkan peluang investasi berbasis kompetensi sesuai standar industri. Ke depan, kolaborasi antara Perseroda Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat berkembang dari fungsi pengawasan menuju peran pelaksanaan yang lebih substansial dalam kerangka kerja sama Proyek Awak Mas.Komitmen terhadap Rehabilitasi Lingkungan dan RevegetasiRevegetasi pasca-tambang merupakan bagian penting dari strategi keberlanjutan MDA. Sejak tahap konstruksi, perusahaan telah menerapkan pendekatan progressive rehabilitation, yaitu reklamasi dan revegetasi yang dilakukan secara bertahap seiring berjalannya kegiatan penambangan.Program revegetasi MDA mencakup penanaman pohon endemik, pengendalian erosi alami, sistem drainase yang ramah lingkungan, serta perencanaan kawasan pasca-tambang untuk potensi konservasi dan pemanfaatan sosial. Menurut Zine et al. (2023) dalam jurnal Mining, reklamasi ekologis sebagai bagian dari mine closure mampu merangsang pembentukan tanah, meningkatkan aktivitas biologis, dan membentuk ekosistem seimbang melalui metode biofisik dan vegetasi lokal—yang menunjukkan potensi pemulihan ekosistem dalam 5–10 tahun setelah penutupan tambang.Seluruh langkah ini merupakan bagian dari Rencana Penutupan dan Reklamasi Tambang (Mine Closure Plan) yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM dan dijamin oleh dana jaminan reklamasi yang telah disetor sejak awal konstruksi.Direktur Legal dan Corporate Services MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan: “Kami menghargai perhatian dan kehati-hatian Gubernur Sulawesi Selatan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya, termasuk terhadap operasional kami di Awak Mas. Namun, kami tegaskan bahwa MDA menjalankan operasional dengan menerapkan praktik pertambangan yang baik serta pemantauan lingkungan berkelanjutan guna memastikan proses pemulihan ekologis berjalan secara terencana dan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemitraan berbasis penguatan kapasitas merupakan fondasi utama untuk membangun industri pertambangan yang tidak hanya legal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.”PT Masmindo Dwi Area menegaskan komitmennya untuk terbuka dalam berdialog dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu, guna memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah.

PT Masmindo Dwi Area Nyatakan Komitmen terhadap Keberlanjutan, Kemitraan Profesional, dan Rehabilitasi Lingkungan

PT Masmindo Dwi Area (MDA) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda Sulsel), sebagai bagian dari langkah memperkuat kemitraan kelembagaan di Sulawesi Selatan. Melalui kolaborasi ini, MDA berharap dapat mendorong peran aktif BUMD dalam rantai pasok industri pertambangan, sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi lokal secara berkelanjutan. Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Perseroda Sulsel, sembari menegaskan bahwa sejak awal, MDA berkeinginan untuk membangun kemitraan ini secara bersama sama dengan Perseroda Kabupaten Luwu, yang saat ini masih dalam proses pendirian. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perseroda Sulsel, Asradi, S.E., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan mengelola kerja sama ini secara profesional dan terbuka. “Kami melihat peluang yang sangat baik untuk membangun kolaborasi yang saling menguatkan, sekaligus memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan daerah,” tuturnya. Sebagai bagian dari upaya membangun pola kemitraan yang menyentuh berbagai lapisan lokal, MDA sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan koperasi yang beranggotakan masyarakat lingkar tambang. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari roadmap perusahaan dalam memperluas pelibatan pemangku kepentingan, agar manfaat investasi dapat berdampak langsung pada kemajuan daerah.***

MDA dan Perseroda Sulsel Sepakat Kerjasama: Sinergi Strategis untuk Pembangunan Daerah

PT Masmindo Dwi Area (MDA) melaksanakan prosesi adat Mangngolo Ri Arajang di Kedatuan Luwu pada Minggu sore (15/6) sebagai bagian dari rangkaian sosialisasi kegiatan peledakan (blasting) yang terukur dan terkendali, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Prosesi ini merupakan wujud penghormatan MDA terhadap kearifan lokal sekaligus permohonan restu adat sebelum menjalankan tahapan penting dalam operasional pertambangan.Kegiatan berlangsung di Salassae Kedatuan Luwu dan dipimpin langsung oleh YM Cenning Luwu Hj Andi ST Husaima, Opu Daeng Ripajung, dan perwakilan Kedatuan Luwu. Prosesi turut dihadiri oleh Anak Tellue, Maddika Bua, Maddika Ponrang, Makole Baebunta, dan juga pemangku adat perwakilan dari Latimojong, Maddika Ulusalu, serta jajaran manajemen MDA yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang (KTT).Prosesi Mangngolo Ri Arajang merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai adat&nbsp;dan spiritual masyarakat Luwu, yang secara simbolis menjadi permohonan restu dari seluruh mahluk hidup, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata untuk kelancaran suatu hajat besar, termasuk rencana kegiatan pertambangan.Dalam sambutannya, YM Opu Cenning diwakili oleh YM Maddika Bua, menyampaikan bahwa setiap langkah besar di tanah Luwu sebaiknya dimulai dengan niat baik dan penghormatan terhadap adat. “Blasting adalah bagian dari kegiatan industri yang tentu telah melalui perhitungan teknis. Tapi di Luwu, kami percaya bahwa setiap gerak harus selaras dengan restu budaya dan kearifan lokal. Kami menyambut baik langkah MDA yang datang meminta restu, bukan hanya menjalankan kewajiban teknis, tapi juga menghormati nilai-nilai leluhur kami,” tandas beliauSebelumnya, MDA telah melakukan sejumlah sosialisasi teknis kepada masyarakat di sekitar area tambang, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Forkopimda, dan perangkat desa. Dalam sosialisasi tersebut MDA menjelaskan aspek keselamatan, radius aman peledakan, hingga prosedur mitigasi dampak.Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim menyampaikan bahwa kegiatan peledakan (blasting) merupakan bagian krusial dari proses pertambangan yang dilakukan secara aman dan terkendali.“Blasting kami rancang dengan standar keselamatan yang tinggi dan telah memenuhi seluruh perizinan dari pihak Kepolisian serta Kementerian ESDM,” ujarnya.Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan kolaboratif MDA dalam membangun relasi yang kuat dengan masyarakat dan lembaga adat. Prosesi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pertambangan tidak hanya mengenai teknis dan investasi, tetapi juga soal kepekaan serta penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat.***

Masmindo Dalam Berita