LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) melaksanakan serah terima fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan usaha berbasis potensi wilayah. Kegiatan serah terima tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian Rahimullah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Kasmaruddin, Sekretaris Pokja Zulkarnaim, Camat Bajo Barat Imran Salang, perwakilan pemerintah desa, pengurus koperasi, serta masyarakat setempat. Serah terima ini menandai dimulainya pengelolaan fasilitas pengolahan nilam oleh koperasi masyarakat, setelah sebelumnya dibangun dan disiapkan secara bertahap sejak 2023. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan usaha nilam yang dirancang untuk dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menyampaikan bahwa MDA tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menyiapkan ekosistem usaha yang menyertainya. Pengembangan dilakukan mulai dari pendampingan petani di tingkat budidaya, penguatan koperasi sebagai pengelola, hingga penyiapan pengelolaan hasil agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah. Fasilitas yang diserahkan meliputi gudang bahan baku, area penjemuran, dan unit ketel penyulingan, yang dirancang untuk mendukung peningkatan nilai tambah hasil nilam masyarakat. Operasional fasilitas dilakukan oleh koperasi dengan dukungan pendampingan agar kegiatan berjalan stabil dan terkelola dengan baik. Pada program Tahap I yang berlangsung pada 2023–2025, MDA memfokuskan kegiatan pada pembentukan dan penguatan Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat. Koperasi ini telah memiliki legalitas dan dikelola oleh perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di sekitar wilayah program.Pengurus koperasi mendapatkan pendampingan dasar terkait pengelolaan organisasi, keuangan, dan perencanaan usaha, serta dipersiapkan sebagai pengelola utama fasilitas pengolahan nilam yang diserahkan. Selain itu di tingkat hulu, petani nilam diberikan&nbsp;pembelajaran mengenai pengembangan demplot dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Pada tahap hilir, hasil produksi tersebut telah memiliki pembeli dan akses pasar yang jelas, sehingga kegiatan usaha berjalan dalam satu rantai yang utuh. Melalui pengembangan usaha nilam berbasis koperasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku usaha. Kegiatan ini membuka peluang kerja dan usaha di sektor budidaya dan pengolahan, sehingga penguatan ekonomi tidak semata bergantung pada kesempatan kerja formal di perusahaan.Kepala Desa Bonelemo Baso menilai bahwa pendekatan tersebut memberikan kejelasan bagi masyarakat karena pengembangan dilakukan secara menyeluruh.﻿“Yang kami lihat, bukan hanya ada fasilitas yang dibangun, tetapi juga ada pengelolaan yang disiapkan. Petani dibina, koperasi diberi peran, dan hasil nilam memiliki jalur pengolahan dan pasar yang jelas,” ujar Kepala Desa Bonelemo Baso.Dengan dilaksanakannya serah terima ini, pengelolaan usaha nilam oleh koperasi tidak berhenti pada penyerahan fasilitas semata. Ke depan, Tahap II Program Pengembangan Nilam yang direncanakan mulai 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan usaha koperasi, peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan pascapanen, pengembangan nursery dan demplot lanjutan.

Masmindo dalam Berita

Pemkab Luwu dan Masmindo Dwi Area Serahkan Fasilitas Pengolahan Nilam: Perkuat Usaha dan Peluang Kerja Masyarakat

Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan.&nbsp;Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.&nbsp;Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.&nbsp;Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.&nbsp;Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.&nbsp;“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.&nbsp;Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.&nbsp;Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.﻿

MDA Hadiri Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Terkait Persiapan Pra-Penambangan di Sulawesi Selatan.

Proyek Awak Mas Gold berbatasan 14,390 hektar, berada di Luwu Regency, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Manajemen saat ini tengah mengkaji dan mengoptimalkan strategi pengembangan Proyek, dan setelahnya Perusahaan berencana untuk memasuki konstruksi.

Proyek Awak Mas Gold

Izin pertambangan terletak di lahan yang diklasifikasikan sebagai Area Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan tidak lindung. Proyek telah menerima persetujuan peraturan AMDAL dan Studi Kelayakan yang memungkinkan Perusahaan untuk memasuki tahap konstruksi dan operasi.

Bangkit bersama masyarakat

Proyek Awak Mas Gold

News & Release